KOTA BANDUNG (TUGUBANDUNG.ID) – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menekankan pentingnya kesiapan data dan tata kelola sebelum pemerintah mengadopsi teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
Hal itu disampaikan Farhan saat menjadi pembicara dalam AIIF Panel 8 bertajuk AI Government & Public Services, Kamis 27 Agustus 2026.
Menurutnya, transformasi digital pemerintahan tidak cukup hanya dengan menghadirkan teknologi terbaru, tetapi harus memastikan teknologi tersebut memiliki sistem pendukung dan menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
Farhan mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak Fear of Missing Out (FOMO) atau ikut menggunakan teknologi hanya karena sedang menjadi tren.
Ia mencontohkan pengalaman penggunaan kamera CCTV 4K yang sempat didorong karena kemampuannya mendukung face recognition dan berbagai fitur analisis. Namun, teknologi tersebut belum optimal karena sistem pendukung atau back-end yang dibutuhkan belum tersedia.
“Harus hati-hati sekali dalam dunia digital, jangan sampai terbawa FOMO. Kalau kita sudah bisa mengenali wajah seseorang, lalu apa? Pemerintah kota tidak punya kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap orang tersebut,” ujar Farhan.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi pemerintah juga harus memperhatikan aspek hukum, kewenangan, serta perlindungan data pribadi. Karena itu, sebelum teknologi digunakan secara luas, diperlukan kesiapan administratif dan mekanisme kerja sama antarlembaga.
“Hal-hal seperti itu yang kami sebut sebagai kesiapan administratif. It’s boring. It’s very, very boring. Tetapi itu akan menutup semua legal loophole dari setiap teknologi yang dimanfaatkan,” katanya.
Farhan menuturkan, dalam transformasi digital Kota Bandung, tahapan yang dibangun adalah memastikan ketersediaan satu data dan tata kelola terlebih dahulu. Setelah itu, pemerintah baru berbicara mengenai teknologi dan dampak nyata yang ingin dihasilkan.
Salah satu fondasinya adalah pengumpulan data kewilayahan melalui 1.597 RW di Kota Bandung. Pemkot Bandung menghimpun 58 indikator mengenai kondisi wilayah melalui pendataan di tingkat RT dan RW.
Data tersebut kemudian diverifikasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung. Dari proses tersebut, Pemkot Bandung mulai membangun sistem yang dapat memperlihatkan kondisi kewilayahan secara lebih terintegrasi.
“Ini adalah bagian bagaimana penyeragaman data itu kemudian bisa menjadi awal kita dalam tata kelola, belum teknologi,” ujar Farhan.
Ia menyebutkan, proses tersebut masih dalam tahap pengembangan. Setelah integrasi data berjalan, Pemkot Bandung akan mengarah pada pemanfaatan AI recommendation untuk membantu proses pengambilan keputusan.
Menurut Farhan, salah satu contoh pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan terlihat pada persoalan pengelolaan sampah.
Berdasarkan data kewilayahan, baru 490 dari 1.597 RW yang telah mampu melakukan pemilahan sampah. Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar Pemkot Bandung dalam menerapkan program Gaslah dengan menempatkan petugas pemilah di tingkat RW.
Namun, kebijakan tersebut juga langsung dievaluasi berdasarkan data. Setelah 6 bulan pelaksanaan, hasil evaluasi menunjukkan satu RW maksimal baru mampu memilah sekitar 40 kilogram sampah per hari.
Jika dikalikan dengan seluruh RW, kapasitas pemilahan tersebut berada di kisaran 60 ton per hari. Angka itu masih jauh dibandingkan produksi sampah Kota Bandung yang mencapai sekitar 1.800 ton per hari, dengan sekitar 60 persen di antaranya merupakan sampah organik.
Farhan menilai data dan teknologi harus digunakan untuk melihat efektivitas sekaligus konsekuensi sebuah kebijakan, termasuk dari sisi anggaran.
Ia juga mencontohkan, penempatan satu petugas pemilah di 1.597 RW membutuhkan anggaran sekitar Rp28 miliar per tahun. Karena itu, setiap kebijakan perlu dihitung secara menyeluruh sebelum diterapkan lebih luas.
“Setiap kebijakan itu konsekuensinya mesti kita hitung ke depan dan kita siapkan di belakang. So, back-end and forecast become very important before we move on with technology,” katanya.
Pemkot Bandung juga tengah mengembangkan berbagai prototipe untuk mendukung proses validasi dan pengambilan keputusan. Salah satunya aplikasi Teh Eva atau Electronic Validation Application yang masih dalam tahap beta.
Farhan mengatakan pendekatan prototyping dilakukan agar setiap inovasi dapat diuji terlebih dahulu dengan biaya yang relatif kecil. Setelah terbukti berjalan dan memberikan manfaat, teknologi tersebut baru dapat dikembangkan dan disosialisasikan secara lebih luas.
“Bagaimanapun juga kami berangkat dari tata kelola data sehingga memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tutur Farhan.
Sebagai informasi, kegiatan AI Indonesia Initiative Forum berlangsung pada 26-28 Agustus 2026. Anda dapat menyaksikannya melalui kanal YouTube SCCIC Living Lab.***
Komentar