KOTA BANDUNG (TUGUBANDUNG.ID) – Lingkar 98 Jawa Barat bersama 98 Resolution Network menyampaikan Pernyataan Politik Kebangsaan bertajuk “Melanjutkan Agenda Reformasi Menuju Transformasi Demokrasi Ekonomi” sebagai refleksi 28 tahun perjalanan reformasi sekaligus ajakan memperkuat demokrasi ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Pernyataan sikap tersebut dibacakan oleh Hadi Gunadi di hadapan peserta kegiatan dan memuat delapan poin sikap organisasi mengenai arah pembangunan nasional, penguatan demokrasi ekonomi, serta komitmen mengawal kebijakan pemerintah agar berjalan secara transparan dan akuntabel.
Koordinator sekaligus Juru Bicara 98 Resolution Network, Agus Teddy Sumantri, mengatakan reformasi telah membawa kemajuan dalam demokrasi politik. Namun, menurutnya, cita-cita reformasi belum sepenuhnya tercapai karena demokrasi ekonomi masih membutuhkan penguatan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.
”Selama 28 tahun reformasi, demokrasi politik berkembang cukup baik. Namun demokrasi ekonomi masih menjadi pekerjaan besar. Demokrasi tidak cukup hanya menghadirkan kebebasan memilih, tetapi juga harus memastikan kekayaan negara dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945,” ujar Agus Teddy, Senin, (6/7/2026).
Agus Teddy menambahkan bahwa dukungan terhadap berbagai kebijakan pemerintah merupakan bentuk dukungan kritis (critical support), yakni tetap disertai fungsi kontrol agar pelaksanaannya berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berpihak kepada rakyat.
Sementara itu, tokoh 98 Resolution Network, Agustin Lumban Gaol, menilai transformasi demokrasi ekonomi merupakan agenda strategis yang harus menjadi prioritas bangsa agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara lebih adil oleh seluruh masyarakat.
Menurutnya, semangat reformasi harus terus dijaga dengan memastikan negara hadir dalam menciptakan pemerataan kesempatan, memperkuat ekonomi kerakyatan, serta melindungi kepentingan nasional di tengah dinamika global.
Dalam pembacaan pernyataan politik, Hadi Gunadi menegaskan bahwa Lingkar 98 Jabar mendukung berbagai langkah pemerintah, mulai dari pemberantasan korupsi melalui penyitaan aset hasil kejahatan, pembenahan tata kelola dari sektor hulu, penertiban kawasan hutan, penguatan efisiensi anggaran, hingga optimalisasi APBN sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Moh. Iqbal Audah, berbagai program pro-rakyat seperti Makan Bergizi Gratis, Kampung Nelayan, Swasembada Pangan, dan Koperasi Desa Merah Putih perlu terus didorong karena memiliki potensi besar dalam memperkuat ekonomi masyarakat. Namun, ia mengingatkan agar seluruh program dilaksanakan secara profesional, tepat sasaran, dan bebas dari praktik korupsi.
Senada dengan itu, Irwan Koesandiantoro menegaskan pentingnya pengawasan publik terhadap implementasi setiap kebijakan pemerintah. Menurutnya, keberhasilan program pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Sementara Dering Zamah mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap menjaga persatuan dan semangat kebangsaan di tengah tantangan geopolitik global. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan transformasi demokrasi ekonomi yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Menutup pernyataan politik kebangsaan tersebut, Lingkar 98 Jabar bersama 98 Resolution Network menegaskan komitmennya untuk terus mengawal agenda reformasi melalui dukungan terhadap kebijakan yang berpihak kepada rakyat sekaligus menjalankan fungsi kontrol sebagai bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat.***
Komentar