Menu

Mode Gelap

Berita · 9 Jul 2022 10:10 WIB ·

Kejar Target, Kelurahan Mulai Inventarisasi PTSL 2023

 Wali Kota Bandung, Yana Mulyana bersama 14 camat dan 27 lurah membahas inventarisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2023 di Balai Kota Bandung, Jumat, 8 Juli 2022. (Foto: Diskominfo Kota Bandung).* Perbesar

Wali Kota Bandung, Yana Mulyana bersama 14 camat dan 27 lurah membahas inventarisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2023 di Balai Kota Bandung, Jumat, 8 Juli 2022. (Foto: Diskominfo Kota Bandung).*

KOTA BANDUNG (TUGUBANDUNG.ID) – Untuk melengkapi sisa target 2.000 bidang tanah di Kota Bandung yang tersertifikasi, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melalui Kantor Pertanahan Kota Bandung dan pihak kewilayahan mulai menginventarisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2023.

Hal ini disampaikan Wali Kota Bandung, Yana Mulyana selepas diskusi bersama 14 camat dan 27 lurah di Balai Kota Bandung, Jumat, 8 Juli 2022.

“Di sini hadir 14 camat dan 27 lurah yang melaksanakan program PTSL sisa pekerjaan 2017 sebanyak 2.000 bidang. Mudah-mudahan target ini bisa diselesaikan tahun ini,” ujar Yana.

PTSL merupakan program pemerintah pusat untuk memberikan sertifikat sebagai bukti hukum alas hak warga yang memiliki tanah. Dengan begitu, bisa mencegah terjadinya konflik pertanahan di kemudian hari.

Dari target 2.000 bidang tanah, sampai saat ini Kota Bandung telah menyertifikasi 1.026 bidang. Sedangkan untuk aset lahan milik Pemkot Bandung sebanyak 109 bidang telah tersertifikasi dari target 400 bidang tanah.

“Sambil menyelesaikan target, teman-teman kewilayahan juga kami imbau untuk mulai inventarisasi dari sekarang. Warga mana saja yang mau diikutkan dalam program ini di tahun 2023,” ucapnya.

Selaras dengan Yana, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, Andi Kadandio Aleppudin mengatakan, untuk seluruh fasilitas seperti pengukuran, penerbitan, dan penyuluhan diberikan secara gratis pada masyarakat. Sebab anggaran tersebut telah diperoleh dari APBN.

“Namun, untuk materai, formulir, dan lainnya dibebankan pada masyarajat sejumlah Rp150.000. Jika ada dari pihak kewilayahan yang menarik biaya lebih, akan dikenakan sanksi,” jelas Andi.

Maka dari itu, Pemkot Bandung beserta pejabat kewilayahan menandatangani pakta integritas untuk mencegah pungutan liar yang merugikan masyarakat. ***

Artikel ini telah dibaca 19 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Creamy Activity 2024 SMA Unggulan Darul Hikam Tampilkan Bakat dan Kreativitas Siswa

22 Juni 2024 - 19:54 WIB

Bank Indonesia Ajak Masyarakat Jawa Barat Ramaikan KKJ-PKJB 2024

22 Juni 2024 - 19:47 WIB

Amankan Percakapan di WhatsApp, Ini Caranya!

22 Juni 2024 - 05:59 WIB

Gratis, Bursa Kerja Kota Bandung Sediakan 5.435 Loker untuk Lulusan SD Hingga S2!

22 Juni 2024 - 05:53 WIB

Kesadaran Masyarakat Kunci Kota Bandung Bebas Tuberkulosis

22 Juni 2024 - 05:45 WIB

Ada Wifi Gratis Braga, Ini Cara Aksesnya!

22 Juni 2024 - 05:37 WIB

Trending di Berita