Menu

Mode Gelap

Berita · 9 Jul 2022 10:10 WIB ·

Kejar Target, Kelurahan Mulai Inventarisasi PTSL 2023

 Wali Kota Bandung, Yana Mulyana bersama 14 camat dan 27 lurah membahas inventarisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2023 di Balai Kota Bandung, Jumat, 8 Juli 2022. (Foto: Diskominfo Kota Bandung).* Perbesar

Wali Kota Bandung, Yana Mulyana bersama 14 camat dan 27 lurah membahas inventarisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2023 di Balai Kota Bandung, Jumat, 8 Juli 2022. (Foto: Diskominfo Kota Bandung).*

KOTA BANDUNG (TUGUBANDUNG.ID) – Untuk melengkapi sisa target 2.000 bidang tanah di Kota Bandung yang tersertifikasi, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melalui Kantor Pertanahan Kota Bandung dan pihak kewilayahan mulai menginventarisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2023.

Hal ini disampaikan Wali Kota Bandung, Yana Mulyana selepas diskusi bersama 14 camat dan 27 lurah di Balai Kota Bandung, Jumat, 8 Juli 2022.

“Di sini hadir 14 camat dan 27 lurah yang melaksanakan program PTSL sisa pekerjaan 2017 sebanyak 2.000 bidang. Mudah-mudahan target ini bisa diselesaikan tahun ini,” ujar Yana.

PTSL merupakan program pemerintah pusat untuk memberikan sertifikat sebagai bukti hukum alas hak warga yang memiliki tanah. Dengan begitu, bisa mencegah terjadinya konflik pertanahan di kemudian hari.

Dari target 2.000 bidang tanah, sampai saat ini Kota Bandung telah menyertifikasi 1.026 bidang. Sedangkan untuk aset lahan milik Pemkot Bandung sebanyak 109 bidang telah tersertifikasi dari target 400 bidang tanah.

“Sambil menyelesaikan target, teman-teman kewilayahan juga kami imbau untuk mulai inventarisasi dari sekarang. Warga mana saja yang mau diikutkan dalam program ini di tahun 2023,” ucapnya.

Selaras dengan Yana, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, Andi Kadandio Aleppudin mengatakan, untuk seluruh fasilitas seperti pengukuran, penerbitan, dan penyuluhan diberikan secara gratis pada masyarakat. Sebab anggaran tersebut telah diperoleh dari APBN.

“Namun, untuk materai, formulir, dan lainnya dibebankan pada masyarajat sejumlah Rp150.000. Jika ada dari pihak kewilayahan yang menarik biaya lebih, akan dikenakan sanksi,” jelas Andi.

Maka dari itu, Pemkot Bandung beserta pejabat kewilayahan menandatangani pakta integritas untuk mencegah pungutan liar yang merugikan masyarakat. ***

Artikel ini telah dibaca 17 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Mobil Tak Bisa Lewat Akibat Jalan Longsor Di Desa Depok Garut, Aktivitas Warga Terganggu

4 Maret 2024 - 19:04 WIB

Lima Tahun Berturut-Turut, Telkomsel Raih Best Mobile Network dari Ookla® Speedtest Award™

4 Maret 2024 - 18:03 WIB

Tingkatkan Minat Olahraga, Prawira Harum Bandung Ajak Ratusan Pelajar Nonton Langsung

4 Maret 2024 - 17:57 WIB

Presiden Groundbreaking Telkom Smart Office di IKN, Menteri BUMN: Akan Jadi Hub Telekomunikasi Nusantara

4 Maret 2024 - 17:48 WIB

Kawanan Pelajar SMP di Tasikmalaya Maling Motor dan Kotak Amal Masjid

4 Maret 2024 - 16:51 WIB

Dari Pulau Sumatera, Pakar Komunikasi dan Motivator Nasional Dr Aqua Dwipayana Singgah di Kota Sampit Sampaikan Sharing Komunikasi dan Ditpolairud Polda Kalteng

4 Maret 2024 - 15:45 WIB

Trending di Berita