TUGU BANDUNG – Pemda Provinsi Jawa Barat berhasil mempertahankan predikat A pada hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2021. Sementara pada Reformasi Birokrasi, Pemda Provinsi Jabar mendapat predikat BB.
Selain itu, seluruh kabupaten/kota di Jabar tidak ada yang meraih predikat C pada evaluasi SAKIP 2021. Rata-rata kabupaten/kota di Jabar meraih predikat B dan BB. Itu menunjukkan sudah semakin baik dalam pelaksanaan kinerjanya.
Penyerahan hasil evaluasi SAKIP & RB AWARD 2021 dilaksanakan di Jakarta pada Selasa (5/4/2022) secara luring dan daring.
Diserahkan oleh Sekretaris Menteri PANRB Rini Widyantini dan Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto di Jakarta.
“Penyerahan hasil evaluasi yang bernama SAKIP & RB AWARD 2021 dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kepada instansi pemerintah yang telah mampu menunjukkan berbagai perubahan dan inovasi dalam tata kelola pemerintahannya,” ujar Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto.
Kegiatan penyerahan hasil evaluasi ini merupakan bagian akhir dari serangkaian proses evaluasi akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah.
Salah satu tujuan penyelenggaraannya adalah menunjukkan kepada masyarakat bahwa reformasi birokrasi telah memiliki hasil yang nyata, birokrasi terus berbenah menuju terciptanya _good governance._
Evaluasi reformasi birokrasi (RB) diselenggarakan untuk mengetahui perbaikan-perbaikan di seluruh aspek birokrasi sehingga tujuan dari reformasi birokrasi, yaitu birokrasi yang ideal, bebas dari KKN, kapabel, dan mampu memberikan layanan prima pada masyarakat, bisa diwujudkan.
Sementara evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) digunakan untuk mengetahui apakah kementerian/lembaga/pemerintah daerah mampu melakukan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran.
Sesmen PANRB Rini Widyantini mengatakan transformasi tidak bisa lepas dari reformasi birokrasi. Menurutnya, Presiden Jokowi menyatakan pentingnya transformasi untuk menemukan cara yang cepat dan tepat dalam menghadapi gejolak perubahan, tantangan dan peluang.
“Melalui inovasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik perlu komitmen nyata. Kami merasakan adanya peningkatan komitmen ini, terutama pada pemda kabupaten dan kota,” ujarnya.
Hal itu terlihat dari semakin banyak pemda yang secara mandiri menyerahkan evaluasi kepada kementerian.***
