Terkait Program, Kebijakan dan Layanan Publik
KOTA BANDUNG (TUGUBANDUNG.ID) – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengemukakan, tantangan insan humas pemerintahan saat ini dan ke depan yang paling berat adalah meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah selalu berproses dan berubah ke arah yang lebih baik.
Misalnya dengan menghadirkan pelayanan publik yang efisien, cepat, mudah, murah, dan lebih baik.
Dengan demikian masyarakat perlu mengetahui berbagai terobosan yang dihadirkan pemerintah agar paham dan dapat menerima manfaatnya.
“Apapun aktivitas kita di pemerintahan, akhir yang kita tuju adalah menyejahterakan masyarakat dengan berbagai layanan,” ucap Herman Suryatman usai menghadiri Konvensi Nasional Pranata Humas dan Kongres Ikatan Pranata Humas Indonesia (Iprahumas) Tahun 2024 di Pullman Bandung Grand Central, Rabu (17/7/2024).
Dengan begitu Humas atau _public relations_ di pemerintahan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan literasi masyarakat terkait jalannya roda pemerintahan hingga program, kebijakan ataupun layanan publik yang dihadirkan.
Lebih jauh, humas pemerintah berkewajiban untuk dapat meyakinkan masyarakat dengan membangun persepsi positif sehingga masyarakat memiliki referensi dan pengetahuan yang cukup atas berbagai hal yang berkaitan dengan pemerintahan.
“Fungsi humas pemerintah menyampaikan pesan penting ke tengah masyarakat sehingga masyarakat punya referensi dan meningkat literasinya,” tutur Herman.
“Pada saat terliterasi, ia punya pengetahuan sehingga masyarakat memiliki cara untuk sejahtera, tentunya dengan fasilitasi pemerintah,” ujarnya.
Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Kominfo Usman Kansong mengungkap pentingnya komunikasi yang terjalin baik antara pemerintah dan masyarakat.
Apalagi di era media sosial saat ini, banyak sekali hal-hal yang perlu diakukan melawan narasi-narasi liar yang kerap menghantui masyarakat di dunia digital. Tujuan semuanya adalah untuk membentuk persepsi yang positif terhadap pemerintahan.
“Mengapa penting karena sering sekali ada persepsi-persepsi yang tidak pas sehingga komunikasi itu menjadi penting,” kata Usman.
Sementara itu Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI Nezar Patria, yang hadir lewat sambungan virtual berujar bahwa adopsi teknologi di bidang kehumasan di pemerintahan sangat memengaruhi tahapan perencanaan hingga pengelolaan komunikasi publik.
“Disrupsi teknologi juga membawa perubahan terhadap insan humas pemerintah yang dituntut untuk meningkatkan kapasitasnya agar dapat memanfaatkan teknologi digital dengan maksimal,” ujar Nezar.
Ia menyebut pula pemanfaatan kanal komunikasi digital yang beragam mulai dari media sosial, _microsite_ hingga kecerdasan buatan (AI), juga turut mendorong komunikasi publik berbasis data.
“Sebab tantangan terbesar dunia digital adalah potensi disinformasi. Apalagi saat ini masyarakat sedang mengalami krisis kepercayaan terhadap pemerintahan,” ucapnya.
Di sisi ini kehumasan perlu hadir menjaga kepercayaan masyarakat di tengah gempuran beragam informasi.
“Peran kehumasan pemerintah makin penting mamastikan arus informasi berlangsung efektif antara pemerintah dan berbagai lapisan masyarakat,” kata Nezar. (Pun)***
