KOTA BANDUNG (TUGUBANDUNG.ID) – Indonesian Politics Research and Consulting menggelar diskusi publik bertajuk Forum Profesor Bandung: Catatan Kritis Akhir Tahun 2025 & Proyeksi 2026 Kinerja Wali Kota Bandung di Hotel Grandia, Senin (15/12/2025).
Forum ini menjadi ruang dialog antara akademisi dan Pemerintah Kota Bandung untuk memberikan evaluasi objektif atas kinerja pemerintahan selama sembilan bulan terakhir.
Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Muradi, menyatakan forum tersebut hadir untuk mengisi celah yang belum optimal dijembatani oleh kampus, khususnya keterkaitan antara kajian akademik dan implementasi kebijakan di lapangan.
“Kampus kan punya dewan profesor dan dewan guru besar, tetapi linkage dengan operasional di lapangan belum terlalu kuat. Forum ini mencoba mengisi ruang itu,” ujar Muradi.
Menurutnya, berbagai masukan yang disampaikan dalam forum bersifat teknis, mengaitkan kebijakan publik dengan pendekatan teoretis yang aplikatif. Muradi menilai evaluasi kinerja Pemerintah Kota Bandung masih perlu waktu karena masa kepemimpinan Wali Kota belum genap satu tahun.
“Kan baru sembilan bulan, belum setahun. Kita tunggu evaluasi yang lebih detail,” katanya.
Muradi menekankan pentingnya Pemerintah Kota Bandung memiliki program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat di tengah kondisi ekonomi dan sosial saat ini.
Selain itu, kolaborasi internal antarlembaga di lingkungan pemkot dinilai krusial untuk memperkuat program unggulan, yang kemudian perlu diperluas melalui kerja sama dengan pihak eksternal, khususnya perguruan tinggi.
“Yang paling penting bagaimana ini disambut baik oleh teman-teman di pemkot, supaya ada linkage antara kampus dengan pemkot yang lebih teknis, bukan hanya sebatas teori,” tegasnya.
Menanggapi isu hukum yang menimpa Wakil Wali Kota Bandung, Muradi berpandangan hal tersebut tidak akan berdampak signifikan terhadap kinerja pemerintahan daerah, selama wali kota, sekretaris daerah, dan seluruh perangkat dinas menjalankan fungsi secara optimal.
“Banyak contoh di daerah lain, meski salah satu pimpinan bermasalah, pemerintahan tetap bisa berjalan efektif melalui kolaborasi, koordinasi, dan program yang diterima publik,” jelasnya.
Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku menyambut baik forum diskusi tersebut. Ia menilai masukan dari kalangan akademisi penting untuk menjaga objektivitas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.
“Dalam pemerintahan, ada banyak kepentingan dan subjektivitas. Ketika terlalu lama tenggelam dalam rutinitas, hal-hal yang esensial dan substansial bisa terlewat. Forum seperti ini memberi pandangan yang lebih objektif,” ujar Farhan.
Farhan berharap forum tersebut dapat memperkuat komunikasi antara birokrat dan akademisi agar menghasilkan rekomendasi yang aplikatif, bukan sekadar wacana. Ia juga menyebut Pemerintah Kota Bandung telah menjalin kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi, namun membutuhkan figur-figur akademisi yang dapat menjadi rujukan strategis.
“Itu yang diperlukan, supaya kerja sama ini benar-benar menghasilkan sesuatu yang konkret,” pungkasnya.***
Komentar