KOTA BANDUNG- Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyambut baik Penandatanganan Kesepatakan Bersama Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan atau Bus Rapid Transit (BRT) di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung. Demikian, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja.
Menurut Setiawan, pengembangan BRT merupakan langkah yang tepat untuk mendukung pengembangan ekonomi pelayanan dasar. Melalui pembangunan infrastruktur perkotaan, dan memenuhi kebutuhan angkutan orang di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.
“Pergerakan orang di Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang sangat luar biasa. Ada sekitar 10 juta penduduk yang bermukim di lima daerah itu,” kata Setiawan.
Menurutnya, penandatanganan kesepakatan tersebut menjadi bukti komitmen Pemerintah Provinsi Jabar, Kementerian Perhubungan RI, dan lima pemerintah kabupaten/kota di Bandung Raya dalam mengembangkan BRT.
“Kami berharap, dengan adanya kesepakatan bersama dan kolaborasi, pengembangan dan pengelolaan BRT akan berjalan optimal. BRT dapat mengurai kemacetan dan mengurangi polusi,” ucap Setiawan, di Hotel Coutyard Marriot, Kota Bandung, Selasa (2/3/21),
Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, Ahmad Yani mengatakan, pengembangan BRT menjadi komitmen pemerintah pusat.
“Nanti ada LRT segala macam yang sudah siap pengembangan oleh Pemerintah Jawa Barat, menjadi sistem transportasi secara menyeluruh,” ucapnya.
Setelah penandatangan kesepakatan, kata Ahmad, pihaknya akan membuat persiapan untuk menyusun lini masa dan detail pelaksanaan pembangunan BRT. Proyeksinya selesai pada 2023 dan dapat terintegrasi dengan angkutan yang sudah ada di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.
“Yang paling penting adalah nanti integrasi dengan moda lain, dengan kereta, kereta cepat, dan lain sebagainya, itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan,” ujarnya
