POLITIK, kata orang, adalah seni kemungkinan”. Jargon ini sering dikaitkan dengan cara pandang bahwa politik bukan hanya sekadar urusan hukum atau aturan, tetapi lebih kepada kemampuan untuk mencapai tujuan di tengah keterbatasan, kompromi, dan negosiasi. Seni kemungkinan ini melibatkan kemampuan untuk bernegosiasi, berkompromi, serta memahami konteks dan kepentingan semua pihak. Jadi, pada akhirnya, politik adalah tentang bagaimana merealisasikan apa yang mungkin untuk meraih tujuan tertentu dalam batasan yang ada.
Sosok H Syahrir, SE,M.I.Pol. (52), politisi asal Partai Gerindra ini adalah representasi yang relevan dengan itu. Di luar dugaan, pria yang sudah tiga kali beruntun mengisi kursi di parlemen Provinsi Jawa Barat ini, sempat tidak lolos menjadi anggota DPRD Jabar pada periode 2024-2029.
Akan tetapi, peruntungan politik memang selalu datang kepada orang yang layak. Pria kelahiran Medan, 1 September 1972 itu untuk keempat kalinya menduduki kursi parlemen di provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia. Belum lama ini, Syahrir akhirnua diambiol sumpah janji di DPRD Jabar menggantikan (PAW) Anggota DPRD Jawa Barat M. BN Holik Qodratullah dari Fraksi Gerindra.
Dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD), Syahrir juga menggantikan posisi M. BN Holik Qodratullah dari Fraksi Gerindra sebelumnya yakni, sebagai anggota Komisi I dan anggota Badan Pembentukan Daerah (Bapemperda) DPRD Jawa Barat. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Pasal 112 ayat (1) yang menyebutkan, bahwa anggota DPRD PAW menjadi anggota pada alat kelengkapan anggota AKD DPRD yang digantikannya.
“Setelah dilantik, saya berharap Bapak H. Syahrir, SE.M.IPOL bisa bekerja cepat, memaksimalkan kemampuannya sebagai wakil rakyat. Ia (Syahrir) cukup berpengalaman, saya percaya dirinya bisa langsung kerja cepat, ini merupakan periode dirinya yang ke-4,” harap Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa Karya Guna
Ia menegaskan keyakinannya terhadap kemampuan PAW Anggota DPRD Jawa Barat Syahrir tidak diragukan lagi karena latar belakang kiprah politiknya yang cukup berpengalaman.
Gerakan Literasi
Sebagai anggota Komisi 1 DPRD Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, H. Syahrir, S.E. M.I. Pol, telah lama memiliki perhatian khusus terhadap pembangunan dan pemberdayaan politik desa. Berbekal pengalaman politiknya dan pemahaman mendalam terhadap kondisi masyarakat desa, Syahrir melihat pentingnya literasi politik dalam menguatkan peran desa dalam politik lokal. Bukan kebetulan pula, Syahrir adalah Ketua Gerakan Literasi Nasional Jawa Barat.
Bagi H. Syahrir, masyarakat desa adalah fondasi dari pembangunan politik di tingkat daerah. Sayangnya, sering kali masyarakat di desa belum sepenuhnya menyadari hak dan peran politik mereka. Melalui berbagai program yang ia gagas, Syahrir aktif menyuarakan pentingnya kesadaran politik agar masyarakat desa memiliki pengetahuan yang cukup tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih serta sebagai bagian dari struktur politik lokal.
“Pemberdayaan masyarakat desa bukan hanya tentang bantuan ekonomi, tetapi juga harus mencakup pendidikan politik. Literasi politik adalah pintu gerbang bagi masyarakat desa untuk terlibat aktif dan bijaksana dalam setiap proses demokrasi, mulai dari pemilu hingga pengawasan terhadap kebijakan,” ucap sosok yang menjalani masa kecil dan pendidikan awalnya dengan penuh semangat. Ia dibesarkan dalam keluarga yang taat beragama Islam, yang memberikan dasar kuat dalam nilai-nilai moral dan spiritual.
Literasi Politik di Desa
Sejalan dengan visi tersebut, H. Syahrir menggagas program literasi politik yang mencakup pelatihan dan penyuluhan kepada perangkat desa dan tokoh masyarakat. Program ini berfokus pada pendidikan dasar mengenai hak politik, pentingnya pemilu yang jujur, hingga tata cara pengajuan aspirasi melalui saluran resmi. Syahrir yakin bahwa ketika masyarakat desa memiliki pemahaman politik yang lebih baik, mereka akan lebih berani mengungkapkan pendapat dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan di daerahnya.
“Melalui literasi politik, saya ingin masyarakat desa tidak hanya jadi objek kebijakan, tetapi menjadi subjek yang aktif dalam memengaruhi arah kebijakan. Ini bukan soal politik praktis, melainkan soal partisipasi aktif dalam pembangunan,” ujarnya.
Syahrir dikenal dengan pendekatannya yang humanis. Ia sering kali langsung turun ke lapangan untuk berdialog dengan warga desa. Bagi Syahrir, mendengar langsung aspirasi warga adalah cara terbaik memahami permasalahan di desa. Pendekatan ini membuat masyarakat merasa lebih dihargai dan turut membangun kepercayaan antara pemerintah daerah dengan masyarakat desa.
“Keterbukaan adalah kunci. Ketika masyarakat merasa pemerintah mau mendengar, mereka pun lebih percaya. Kita butuh keterbukaan dalam menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat, khususnya di tingkat desa,” ungkapnya.
Kepedulian H. Syahrir terhadap pemberdayaan desa tak lepas dari latar belakangnya yang dekat dengan masyarakat pedesaan. Sejak menjadi wakil rakyat, Syahrir berkomitmen untuk mengawal setiap kebijakan yang berpihak pada desa dan memperjuangkan anggaran yang mendukung pemberdayaan masyarakat desa.
Di masa depan, Syahrir berencana memperluas program literasi politik ini ke lebih banyak desa di Jawa Barat. Ia yakin bahwa literasi politik adalah modal awal untuk membangun desa yang lebih mandiri, sejahtera, dan berdaya saing dalam kancah politik daerah. Dengan pemahaman politik yang memadai, masyarakat desa akan mampu berperan lebih aktif dan efektif dalam membangun daerahnya.
Dirinya tidak hanya melihat pemberdayaan desa dari sisi pembangunan fisik, tetapi juga dari sisi pendidikan politik yang mampu memberdayakan masyarakat secara menyeluruh. Dengan program literasi politik, Syahrir berharap dapat menciptakan masyarakat desa yang tidak hanya melek politik, tetapi juga berdaya dalam menentukan masa depan daerahnya.
Pendidikan formal H. Syahrir dimulai di SDN 02 Medan, kemudian melanjutkan ke SMP 06 Medan, dan menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA Perguruan Karsa Medan. Bakat dan minatnya yang kuat dalam bidang ekonomi membawanya ke dunia perkuliahan, di mana ia meraih gelar D3 Perbankan dan Keuangan dari LPI, serta gelar S1 di bidang Ekonomi.
Tidak berhenti di situ, H. Syahrir terus menggali pengetahuan dan kualifikasinya dengan meraih gelar S2 dalam Ilmu Politik dari Universitas Langlang Buana (Unla). Pendidikan yang solid ini memberinya landasan yang kokoh dalam memahami isu-isu politik yang kompleks dan menuntunnya menjadi seorang politisi yang berdedikasi. ***
Komentar