KOTA TASIKMALAYA, (TUGU BANDUNG.ID). – Ratusan massa dari berbagai organisasi massa (ormas) yang tergabung dalam Parlemen Jalanan Pemerhati Pendidikan lakukan demo ke Balai Kota Tasikmalaya, Senin (5/8/2024).
Mereka menyoroti banyaknya kecurangan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang banyak terjadi di Kota Tasikmalaya. Sistem zonasi tidak mengedukasi anak serta orang tua siswa. Dimana sistem zonasi justru prestasi anak menjadi menurun dan tidak menjadikan daya saing yang sehat untuk bisa masuk ke sekolah unggulan.
Sehingga massa menuntut dihapuskanya sistem zonasi. Karena banyak titipan masuk ke sekolah favorit di Kota Tasikmalaya. Kondisi ini jelas berdampak buruk terhadap kemajuan pendidikan di negeri ini, termasuk di Kota Tasikmalaya. PPDB di Kota Tasikmalaya dicurangi dengan banyaknya titipan, bahkan titipan para pejabat.
Massa pendemo menuntut supaya Pelaksanaan PPDB SMA maupun SMP sistem zonasi dihapus karena dalam pelaksanaannya berbau gratifikasi. Bahkan diindikasikan pelaksanaan syarat pungli.
“Pada intinya Forum Parlemen Jalanan Pemerhati Pendidikan menyuarakan sekelumit persoalan tentang carut marutnya sistem PPDB di Indonesia termasuk di Kota Tasikmalaya yang merupakan PPDB terburuk sepanjang masa,” kata salah satu peserta aksi Heri Feriyanto.
Menurutnya, massa aksi menuntut agar Pj Walikota selaku pemegang kebijakan di Daerah yang diberi wewenang untuk ikut mengawasi sistem PPDB agar Pj Walikota segera mengambil langkah solutif.
Guna menyelamatkan ribuan anak atau peserta didik di Kota Tasikmalaya yang hari ini tereliminasi oleh sistem PPDB khususnya jalur zonasi sehingga terancam putus sekolah. Menyikapi aksi tersebut, Pj Walikota Cheka Virgowansyah merespon dengan baik dan akan segera mengambil langkah konkrit.
Menurut Pj Walikota Cheka Virgowansyah, ada tiga opsi yang akan ditempuh olehnya yaitu opsi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
Langkah pertama yaitu jangka pendek, dimana pihaknya akan segera berkirim surat ke Pj Gubernur Jabar dan Pj Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jabar untuk mengusulkan penambahan kursi di setiap Kelas yang tadinya dari 36 siswa/siswi per kelas menjadi 40 per kelas.
Agar sebagian anak bisa terakomodir di SMA yang ada dikarenakan ini sangat urgen mengingat batas waktu pendaftaran Dapodik sampai tanggal 15 Agustus 2024.
Kemudian yang kedua, kata Cheka, adalah opsi jangka menengah, dimana sesuai kewenangannya akan mengusulkan untuk penambahan ruang kelas baru di setiap sekolah SMA yang ada, dan selanjutnya opsi yang ketiga yaitu opsi jangka panjang. Pihaknya akan mendorong usulan pembangunan SMA terutama untuk Kecamatan yang belum memiliki SMA seperti Bungursari dan Cibeureum.
Sementara dalam aksi demo yang dilakukan di halaman Balai Kota Tasikmalaya, massa sempat membakar ban sehingga kepulan asap hitam menyelimuti sebagai lobi depan Balai Kota Tasikmalaya.(ERW).***
Komentar