MATARAM (TUGUBANDUNG.ID) – Pakar Komunikasi dan Motivator Nasional Dr Aqua Dwipayana kini berada di “Kota Seribu Masjid” Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB)
Di ibukota Provinsi NTB yang menjadi andalan Pulau Lombok, tersebut, doktor Komunikasi lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran itu kembali menyampaikan Sharing Komunikasi dan Motivasi yang menjadi bagian dari rangkaian sharing Dr Aqua Dwipayana di lingkungan Direktorat Kepolisian Air dan Udara (Ditpolairud) seluruh Indonesia.
Kali ini, materi sharing yang disampaikan Dr Aqua Dwipayana mengambil tema “Peningkatan Kemampuan Personel Melalui Penguatan Komunikasi Internal dan Eksternal untuk Mewujudkan Pelayanan Prima kepada Masyarakat Perairan Polda NTB”.
Kegiatan berlangsung Jumat 15 Maret 2024 di Gedung Sasana Dharma Polda NTB Jl. Tarunajaya No. 4, Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, kepada 100 lebih personel Ditpolairud Polda NTB yang terdiri dari perwira menengah, perwira pertama, bintara, tamtama, dan aparatur sipil negara.
Dr Aqua Dwipayana direncanakan melakukan safari Sharing Komunikasi dan Motivasi di lingkungan Ditpolairud di seluruh wilayah Indonesia di sebanyak 34 Polda. Ditpolairud Polda NTB adalah Ditpolairud ke-17 yang disambanginya.
Kepala Kors Polairud Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Polri, Irjen Pol Muhamad Yasin Kosasih yang meminta motivator kawakan itu memberikan Sharing Komunikasi dan Motivasi kepada semua jajarannya di Korpolairud dan 34 Ditpolairud di seluruh Indonesia yang jumlahnya sekitar 8.000 personel. Dr Aqua Dwipayana berniat, bertekad, dan berusaha secara maksimal untuk dapat menuntaskan amanah mulia tersebut.
Pelayanan prima
Menurut Dr Aqua Dwipayana, penguatan komunikasi internal dan eksternal sangat penting dalam mewujudkan pelayanan prima. Dengan memperkuat komunikasi internal dan eksternal setiap personel dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan akhirnya mewujudkan pelayanan prima.
Dr Aqua Dwipayana menguraikan beberapa langkah menjalankan upaya penguatan komunikasi internal dan eksternal. Secara internal, mulailah dengan menjalin keterbukaan komunikasi. Pastikan terdapat saluran komunikasi yang terbuka antara manajemen dan karyawan. Ini dapat dilakukan melalui rapat rutin, surat kabar internal, atau platform digital.
“Lakukan pula budaya kolaboratif. Ini bermakna mendorong budaya kerja yang kolaboratif di antara tim sehingga akan mendorong pertukaran ide dan informasi yang dapat meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat,” demikian disampaikan penulis buku super best seller Trilogi The Power of Silaturahim tersebut.
Selanjutnya, ujar Dr Aqua Dwipayana, upayakan program pelatihan komunikasi. Lakukan pelatihan komunikasi bagi seluruh personel agar mereka dapat menyampaikan ide dan masalah dengan jelas dan efektif.
“Buat sistem umpan balik yang terbuka bagi setiap personel sehingga mereka merasa didengar dan memiliki peran dalam meningkatkan proses pelayanan,” papar Dr Aqua Dwipayana.
Kemudian dari sisi komunikasi eksternal, menurut Dewan Pakar Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) Pusat ini, sejak awal setiap personel Ditpolairud Polda NTB harus dapat mengidentifikasi pemangku kepentingan dalam lingkup operasional dan pelaksanaan tugas-tugas.
“Kenali siapa saja pemangku kepentingan eksternal Anda diantaranya masyarakat dan mitra kerja. Komunikasikan dengan mereka secara teratur,” kata Dr Aqua Dwipayana menegaskan.
Memiliki saluran komunikasi yang jelas, kata pembicara laris ini, juga hal yang patut menjadi atensi. Pastikan bahwa setiap personel memiliki saluran komunikasi yang jelas untuk menghubungi lembaga dan mendapatkan informasi yang mereka butuhkan.
Paling utama, tambah Dr Aqua Dwipayana, tanggapi umpan balik masyarakat dengan cepat dan efektif. Lakukan pula kampanye komunikasi yang terarah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang layanan lembaga dan kepercayaan mereka kepada Ditpolairud Polda NTB.
“Jaga transparansi dalam komunikasi eksternal. Ini mencakup mengakui kesalahan dan memberikan informasi yang jelas tentang keberadaan, tugas pokok, dan fungsi lembaga. Gunakan platform media sosial untuk berinteraksi dengan masyarakat, menjawab pertanyaan mereka, dan membangun hubungan yang lebih erat,” ucap Dr Aqua Dwipayana.
Ditpolairud Polda NTB
Visi
Terwujudnya keamanan dan ketertiban di wilayah perairan Nusa Tenggara Barat.
Misi
Melindungi melayani dan mengayomi masyarakat perairan Nusa Tenggara Barat.
Pimpinan: Kombes Pol Andree Ghama Putra, SH, SIK (Direktur Ditpolairud Polda NTB).
Nilai Nilai yang selalu ditekankan pimpinan:
Penekanan terhadap HTCK di lingkungan Ditpolairud Polda NTB dan efisiensi waktu kerja agar anggota tidak menunda-nunda pekerjaan.
Sejarah Polairud
Kepolisian Air dan Udara lahir ketika Menteri Dalam Negeri mengeluarkan keputusan tertanggal 14 Maret 1951 soal penetapan Polisi Perairan sebagai bagian dari Jawatan Kepolisian Negara terhitung mulai 1 Desember 1950. Keputusan ini disempurnakan lagi dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Perdana Menteri RI tanggal 5 Desember 1956 tentang pembentukan Seksi Udara pada Djawatan Kepolisian Negara.
Sejak itu, bagian Polisi Perairan menjadi bagian Polisi Perairan dan Udara. Di awal berdirinya, Polisi Perairan bermodalkan sebuah kapal “Angkloeng”. Baru pada akhir tahun 50-an, jumlah kapal bertambah hingga mencapai 35 buah. Sementara Polisi Udara hanya memiliki sebuah pesawat Cessna-180.
Setelah melalui beberapa kali perombakan, penyempurnaan organisasi baru terjadi pada tahun 1985. Satuan Utama Polisi Air dilebur ke dalam Sub Direktorat Polisi Air dan Satuan Utama Polisi Udara menjadi Subditpol Udara. Kedua subdirektorat ini beroperasi dibawah kendali Direktorat Samapta Polri. Hingga akhirnya berkiblat kepada sejarah kelahirannya, 1 Desember diputuskan sebagai hari keramatnya Polisi Air dan Udara.
Para Pejabat Negara, dengan pandangan jauh ke depan telah mengeluarkan Keputusan-keputusan yang strategis berupa Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 4/2/3/Um, tanggal 14 Maret 1951 tentang Penetapan Polisi Perairan sebagai Bagian dari Djawatan Kepolisian Negara terhitung mulai tanggal 1 Desember 1950. Dengan lahirnya Djawatan Polisi Perairan maka seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau yang tersebar di khatulistiwa, di tengah hamparan laut Indonesia yang sangat luas telah diantisipasi perlunya pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum.
Pada tahun 1953 sampai 1958 berdasarkan Surat Perintah KKN No. Pol.: 2/XIV/1953, tanggal 16 Januari 1953 dibentuk dua Pangkalan Polisi Perairan masing-masing di Belawan dan Surabaya. Terdorong dari kesulitan-kesulitan yang sering timbul dikarenakan kondisi geografis wilayah Nusantara maka dibentuklah Polisi Udara dengan SK Perdana Menteri Nomor 510.PM/1956 tanggal 5 Desember 1956. Resmilah tanggal 1 Desember 1956 nama bagian Polisi Perairan dan Polisi Udara yang dipimpin oleh Komisaris Besar Polisi RP. Sudarsono, dengan memiliki 35 kapal dari berbagai tipe dan sebuah pesawat jenis Cesna-180. Dengan Armada yang dimiliki Polisi Perairan dan Udara ikut serta dalam pemberantasan penyelundupan, bajak laut, dan operasi-operasi militer seperti pemberantasan DI/TII di Aceh dan Pantai Karawang Jawa Barat.
Setelah melalui beberapa kali perombakan, penyempurnaan organisasi baru terjadi pada tahun 1985. Satuan Utama Polisi Air dilebur ke dalam Subditpol Air dan Satuan Utama Polisi Udara menjadi Sub Direktorat Polisi Udara. Kedua subdirektorat ini beroperasi dibawah kendali Direktorat Samapta Polri. Dengan pertimbangan perkembangan situasi dan berdasarkan Skep Kapolri No. Pol.: Skep/9/V/ 2001, tanggal 25 Mei 2001 struktur Polairud dibawah Deops Kapolri dengan sebutan Dit Polairud Deops Polri.
Pada Oktober 2002 terjadi Validasi Organisasi dengan Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep /53/ X/ 2002, tanggal 17 Oktober 2002 dengan sebutan Dit Polair Babinkam Polri. Pada bulan Oktober 2010 terjadi Restrukturisasi organisasi di tubuh Polri dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor. 52 Tahun 2010, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 Tanggal 14 Oktober 2010 untuk tingkat Mabes Polri dan Peraturan Kapolri Nomor.l 22 Tanggal 14 Oktober 2010 untuk tingkat Kepolisian Daerah. Hingga akhirnya berpedoman kepada sejarah kelahirannya, 1 Desember diputuskan sebagai hari Ulang Tahun Polairud.***
Komentar