Kepala Daerah Jangan Salah Mengambil Keputusan

Plt. Wali Kota Bandung, Yana Mulyana memastikan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan terus memberikan layanan terbaik untuk warga.

Acara tersebut dihadiri oleh Pimpinan KPK Nawawi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsaatmadja, Kepala Daerah (Wali Kota dan Bupati) Se-Jawa Barat, Ketua Perwakilan BPKP Jawa Barat, Tim Kosrup KPK, dan perwakilan dari Kemendagri, Teguh Narutomo, Kamis (10/3/2022).

Sehari sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi RI menyosialisasikan Sistem Pedoman Monitoring Center for Prevention 2022 di Jawa Barat, di Gedung Sate Kota Bandung, Rabu (9/3/2022). Acara berlangsung secara hibrida dan melibatkan para Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, serta Inspektur se-Jabar.

Sektor rawan korupsi

Dalam sosialisasi Pedoman MCP 2022 tersebut dipaparkan delapan sektor yang menjadi fokus perhatian KPK karena dinilai rawan terjadinya praktik korupsi, yaitu perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Sektor rawan korupsi lainnya, yakni manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, serta tata kelola keuangan desa.
“Kedelapan sektor tersebut harus menjadi fokus pengawasan karena sangat berpotensi terjadinya korupsi,” ujar Ketua Satgas Pencegahan Wilayah II.1 KPK Agus Priyanto, yang menjadi salah satu narasumber.

Komentar