KAB. KUNINGAN (TUGUBANDUNG.ID) – Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri 2026, Bank Indonesia Jawa Barat beserta pemerintah daerah dan instansi terkait memperkuat sinergi pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi daerah melalui Pasamoan Agung: High Level Meeting (HLM TPID-TP2DD) di Kuningan (5/2/2026). Pertemuan ini menjadi ruang konsolidasi untuk memastikan masyarakat dapat menjalani Ramadan dan Idulfitri dengan harga pangan yang terjangkau, pasokan yang aman, serta mendapatkan layanan publik yang makin mudah dan transparan.
Pengendalian inflasi tak hanya berbicara angka, tetapi menyangkut daya beli masyarakat dan keberlanjutan usaha kecil. Berdasarkan evaluasi historis, tekanan inflasi pada periode Ramadan-Idulfitri cenderung meningkat, terutama pada komoditas pangan strategis seperti aneka cabai, bawang, daging dan telur. Karena itu, penguatan langkah antisipatif perlu dilakukan lebih dini melalui kolaborasi lintas instansi dan pemerintah daerah.
Sepanjang awal tahun 2026, inflasi Jawa Barat terjaga diawali dengan deflasi seiring normalisasi permintaan dan mulai masuknya masa panen. Kondisi ini menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas harga ke depan, dengan tetap mewaspadai risiko cuaca ekstrem dan gangguan distribusi.
Dalam Pasamoan Agung ini, disepakati delapan langkah nyata berbasis kebutuhan masyarakat, anatara lain:
Penguatan pemantauan harga dan pasokan secara real time, Penguatan koordinasi lintas sektor antar provinsi, kabupaten/kota, dan mitra strategis seperti Satgas Pangan, Bulog, dan pelaku usaha,
Optimalisasi operasi pasar dan pasar murah yang tepat sasaran dan penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk memastikan distribusi pangan berjalan lancar,
Peningkatan komunikasi efektif kepada masyarakat,
Memperkuat koordinasi dengan BMKG dan BPBD untuk mengantisipasi risiko pasokan dan distribusi, Mengoptimalkan cadangan pangan pemerintah daerah, Meningkatkan seluruh aspek dalam penilaian TP2DD melalui kebijakan sinergi fiskal pusat dan daerah, serta Mengoptimalkan implementasi Kartu Kredit Indonesia.
Di sisi lain, digitalisasi daerah terus dipercepat sebagai alat untuk memudahkan hidup masyarakat sekaligus mendukung akselerasi pendapatan pemerintah daerah. Perluasan transaksi non-tunai pada penerimaan dan belanja pemerintah daerah, termasuk optimalisasi Kartu Kredit Indonesia (KKI), diarahkan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi layanan publik. Digitalisasi tidak berhenti pada sistem, namun harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, mulai dari pembayaran yang lebih mudah hingga layanan pemerintah yang lebih cepat dan tepat.
Melalui komitmen sinergi dalam Pasamoan Agung yang dihadiri oleh Bapak Muhamad Nur, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Bapak Erwan Setiawan, Wakil Gubernur Jawa Barat, Kepala Daerah 27 Kabupaten/kota se-Jawa Barat, Forkopimda dan jajaran pimpinan instansi vertikal, Jawa Barat optimis dapat menghadapi Ramadan dan Idulfitri 2026 dengan kondisi ekonomi yang lebih tangguh dan berdaya tahan dengan tetap berpihak pada masyarakat. (Pun)***
Komentar