TuguBandung, 13 Mei 2025 – Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Wilayah Jawa Barat meminta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk segera membuka data lengkap seluruh penerima dana hibah provinsi dari hasil audit menyeluruh yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Pemprov, bukan sekadar menciptakan kegaduhan viral di media sosial.
Ketua IPHI Jabar Dr. H. Ijang Faisal, M.Si., yang juga Kepala LPPM Universitas Muhammadiyah Bandung, menegaskan pentingnya penerapan asas transparansi dan akuntabilitas agar publik tahu siapa saja yang menerima bantuan. Ia menyoroti perlunya asas proporsional dalam distribusi hibah, agar organisasi yang terbukti aktif dan memiliki basis massa, misalnya IPHI, mendapat perlakuan adil dibanding lembaga yang tidak jelas tapi memiliki kongsi politik anggaran.
“Audit jangan berhenti di permukaan. Harus dibuka semua data penerima dan diperiksa secara resmi oleh Inspektorat. Ini tentang keadilan anggaran, jangan sampai lembaga yang aktif justru diabaikan,” ujarnya di Bandung, Selasa (13/5/2025).
Ia juga mengingatkan agar Gubernur tidak hanya berwacana, tetapi membenahi sistem secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh dinas dan biro terkait polemik hibah. Menurutnya, transparansi harus menjadi sistem kerja, bukan hanya respons sesaat terhadap kritik publik, karenanya melibatkan Inspektorat adalah keniscayaan.
Momentum Kemandirian Pesantren
Terkait dana hibah ke pesantren, IPHI mendorong agar momentum ini digunakan para kyai untuk memperkuat kemandirian. Pesantren, kata H. Ijang, harus kembali kepada akar kekuatannya, yakni berdiri di atas kaki sendiri tanpa ketergantungan kepada pemerintah atau perantara.
“Pesantren di zaman penjajahan Belanda justru kuat dan disegani karena tidak bergantung pada pemerintah. Sekarang saatnya kita bangkitkan lagi kemandirian itu. Jangan tergoda bantuan dari calo proposal,” tambahnya.
Pemberdayaan Potensi Seniman Lokal
Penerapan asas proporsional juga harus menyentuh alokasi kenaikan anggaran kesenian dalam APBD 2025 yang baru diputuskan. IPHI mengingatkan, peningkatan anggaran seni budaya jangan hanya menguntungkan segelintir seniman yang memiliki kedekatan pribadi dengan kepala daerah.
“Jika prinsip keadilan dan proporsionalitas ditegakkan, seniman lokal dari seluruh kota dan kabupaten di Jawa Barat juga harus diberdayakan. Jangan hanya melibatkan figur publik yang secara pribadi punya kedekatan dengan Gubernur. Potensi seniman Sunda di daerah sangat besar dan layak untuk ditampilkan,” jelas H. Ijang.
Jangan Menghakimi Secara Prematur
Sebagai penutup, IPHI mengajak masyarakat untuk tetap bersabar menyikapi berbagai program pembangunan. Salah satunya adalah program pendidikan karakter seperti barak militer untuk pelajar bermasalah, yang menurutnya perlu dikaji efektivitasnya terlebih dahulu sebelum dihakimi secara prematur.
“Program seperti itu sudah pernah diterapkan di Purwakarta. Sebaiknya kita lihat dulu hasilnya, bukan langsung menilai buruk. Semua pembangunan butuh waktu dan proses,” ujarnya.
Komentar