KOTA DEPOK (TUGUBANDUNG.ID) – Dalam upaya efesiensi. Pemprov Jabar hanya menyisakan dana untuk perjalanan dinas 10-25% saja di APBD. Demikian juga untuk keperluan lain belanja rutin sperti balanja barang dan jasa.
“Perjalanan dinas ASN kita hanya menyisakan anggaran 10 sampai 25 perses saja. Demikian juga untuk belanja rutin. Tetapi anggaran untuk belanja publik seperti infrastruktur justru kita naikkan menjadi 50 persen,” ujar Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (KDM) di kampus UI Depok Selasa (21/10/2025).
Karena anggaran untuk Jabar dari pusat berkurang untuk tahun 2026, maka kita harus lakukan penghematan.
“Sebnarnya, kita harus mengubah culture atau kebiasaan diri dan cara tindak,” tegas KDM.
Menyinggung soal kabar ada uang mengendap di Provinsi Jabar, KDM menegaskan tidak ada uang yang mengendap di Kas APBD Jabar.
“Uang mengendap itu maksudnya apa? Karena dana di kas pemerintah itu tidak mungkin dibayarkan langsung karena harus tender yang bisa memakan waktu 6 bulan,” tegasnya.
Kemudian KDM merinci anggaran yang ada di kas daerah saat ini. Sampai Desember, posisi dana kita di kas APBD sebesar 2,4 T.
“Itu diperuntukkan pembayaran bulan ini. Sedangkan sampai Desember, kita butuh 5-6 teiliun. Maka dari itu untuk belanja barang dan jasa kita rem, untuk belanja modal tanpa rem. Total belanja sampai Desember butuh 5 sampai 6 triliun. KIta menunggu transfer dari pusat dan menambah pendapatan asli daerah. Tahun lalu dana transfer dari pusat juga belum lunas, masih tersisa 191 milyar, masih belum cair ke daerah,” paparnya.
Disinggung masalah plurarisme, KDM menyatakan plurarisme adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Yang penting dihidupkan adalah harmoni.
“Untuk membangun harmoni harus ada ruang terbuka. Saya akan data lagi di Depok ada berapa Setu yg ada. Ruang terbuka seperti Setu itu menjadi hal penting untuk membangun harmoni,” pungkasnya. (Pun)***
Komentar