KOTA BANDUNG (TUGUBANDUNG.ID) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung meninjau empat titik persoalan lingkungan dan infrastruktur di Kelurahan Cipadung Kulon dan Cipadung Wetan, Kecamatan Panyileukan, Jumat (6/11/2026).
Peninjauan tersebut difokuskan pada perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu), pengelolaan sampah, penanganan genangan, serta kawasan rawan banjir.
Empat lokasi yang dikunjungi meliputi kawasan rutilahu di RW 03 Cipadung Kulon, TPS Pangaritan RW 07, titik genangan di Jalan Gempol RW 06 Cipadung Wetan, serta Kompleks Patra Asri RW 02.
Dalam peninjauan tersebut, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melihat langsung kondisi rumah warga yang masuk dalam program penanganan rutilahu. Ia mengapresiasi berbagai pihak yang telah berkontribusi memperbaiki hunian warga agar lebih layak dan nyaman ditempati.
Peninjauan dilanjutkan ke TPS Pangaritan RW 07. Di lokasi ini, Farhan mengamati proses pengelolaan sampah sekaligus berdialog dengan pengurus wilayah mengenai upaya pengurangan sampah dari sumbernya.
Ia mengapresiasi pemilahan sampah yang telah berjalan di sejumlah RW dan meminta agar upaya tersebut terus diperkuat. Salah satunya melalui pengolahan sampah organik menjadi kompos di tingkat kewilayahan sebelum sampah dibawa ke tempat pengolahan berikutnya.
Menurutnya, pengurangan sampah harus dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kapasitas pengolahan di hilir. Karena itu, peran masyarakat dan pengurus wilayah dalam mengelola sampah sejak dari sumbernya menjadi sangat penting.
“Yang paling penting prinsip mulai pengurangan. Pemilahan jalan terus,” ujar Farhan.
Ia juga meminta camat dan lurah memperkuat koordinasi agar pemilahan berjalan sesuai ketentuan. Sampah organik diharapkan dapat diselesaikan melalui pengomposan di tingkat wilayah, sementara sampah anorganik dikelola melalui sistem pengangkutan yang terkoordinasi.
Persoalan drainase menjadi perhatian berikutnya saat peninjauan di Jalan Gempol RW 06, Kelurahan Cipadung Wetan. Farhan menemukan sejumlah bagian saluran yang perlu dibuka dan diperiksa untuk memastikan kelancaran aliran air, terutama saat hujan.
Selain itu, terdapat indikasi saluran yang terputus akibat bagian drainase tertutup atau diurug di sekitar kawasan pergudangan. Kondisi tersebut akan ditelusuri lebih lanjut, termasuk memeriksa bangunan dan penggunaan lahan yang berpotensi memengaruhi jalur drainase.
Farhan meminta perangkat daerah terkait melakukan pemeriksaan menyeluruh sebelum menentukan langkah penanganan. Evaluasi juga perlu memperhitungkan arah aliran air agar perbaikan di satu titik tidak justru menyebabkan limpasan ke kawasan lainnya.
Lokasi terakhir yang dikunjungi adalah Kompleks Patra Asri RW 02. Di kawasan ini, persoalan utama berkaitan dengan saluran penghubung atau crossing yang belum berfungsi optimal sehingga aliran air dari permukiman belum lancar menuju saluran berikutnya, terutama ketika debit air meningkat.
Selain persoalan drainase, Pemkot Bandung juga menyoroti status prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) di kawasan perumahan tersebut. Berdasarkan penelusuran site plan, terdapat sejumlah fasilitas umum dan fasilitas sosial yang perlu dipastikan kembali fungsi serta status penyerahannya kepada pemerintah kota.
Farhan meminta perangkat daerah terkait, khususnya yang menangani penataan ruang dan perumahan, segera memanggil pihak pengembang untuk menuntaskan kewajiban penyerahan PSU.
“Penataan ruang akan dibereskan, akan dipanggil developernya, diminta komitmen untuk perbaikan PSU supaya bisa serah terima PSU kepada kita. Kita bisa melakukan perbaikan,” ujarnya.
Menurut Farhan, kejelasan status dan penyerahan PSU menjadi hal penting agar Pemkot Bandung memiliki kewenangan untuk melakukan perbaikan fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat di kawasan perumahan tersebut.
Melalui peninjauan ini, Pemkot Bandung mendorong percepatan penanganan berbagai persoalan di tingkat kewilayahan, mulai dari kualitas hunian, pengelolaan sampah hingga pembenahan drainase dan fasilitas umum permukiman.***
Komentar