KOTA BANDUNG (TUGUBANDUNG.iD) – Dalam rangka memperkuat sinergi dan kolaborasi antar-lembaga, Komisi Informasi (KI) Jawa Barat menerima kunjungan dari tiga institusi berbeda dalam waktu yang berdekatan. Kunjungan tersebut dilakukan oleh Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta dan Papua Barat, Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Provinsi Jawa Barat, serta Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiyah (PWNA) Jawa Barat. Ketiga pertemuan ini menyoroti pentingnya keterbukaan informasi publik dan kolaborasi strategis lintas sektor.
Dalam rilis yang dikirim Sekretariat KI Jabar, Hari Jumat (28/2/2025), Ketua Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat, bersama Wakil Ketua KI Papua Barat, Dadan, berkunjung ke KI Jawa Barat. Mereka diterima langsung oleh Ketua KI Jabar, Husni Farhani Mubarok, untuk membahas tantangan serta strategi dalam meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat.
“Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat koordinasi serta berbagi pengalaman dalam mengoptimalkan keterbukaan informasi publik,” ujar Harry Ara.
Senada dengan Ara, Ketua KI Jabar, Husni Farhani Mubarok, menegaskan pentingnya kerja sama antar-Komisi Informasi di berbagai daerah. “Kami sangat mengapresiasi inisiatif KI DKI Jakarta dalam memperkuat kolaborasi ini. Dengan sinergi yang baik, kita bisa menjalin kerja sama yang lebih erat serta berbagi pengalaman dalam menghadapi berbagai tantangan,” ungkap Husni.
Dorong Literasi Informasi Perempuan
Pada Rabu (5/3/2025), Ketua PWNA Jabar, Rini Marlina, beserta jajarannya berkunjung ke KI Jabar. Mereka disambut oleh dua Komisioner KI Jabar, Nuni Nurbayani dan Erwin Kustiwan. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik serta memperkuat peran perempuan dalam literasi informasi.
“Kami berharap dapat berkolaborasi dengan KI Jabar dalam meningkatkan literasi informasi di kalangan perempuan muda. Dengan keterbukaan informasi yang baik, perempuan dapat lebih berdaya dalam mengambil peran strategis di berbagai bidang,” ujar Rini Marlina.
Nuni Nurbayani menyambut baik kunjungan tersebut dan menegaskan bahwa keterbukaan informasi adalah hak setiap warga negara. “Dengan adanya kerja sama ini, kami berharap dapat menjangkau lebih banyak komunitas, terutama perempuan muda, agar semakin sadar akan pentingnya akses terhadap informasi yang benar dan akurat,” ungkapnya.
Komisioner KI Jabar lainnya, Erwin Kustiwan, menambahkan bahwa sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan informasi. “Kami siap berkolaborasi dengan PWNA Jabar untuk mendorong keterbukaan informasi publik. Dengan keterlibatan organisasi seperti PWNA, kami yakin pesan keterbukaan informasi dapat lebih luas tersampaikan,” ujar Erwin.
Tingkatkan Keterbukaan Informasi
Sementara itu, pada Selasa (12/3/2025), Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Jawa Barat, Dadi Ahmad Roswandi, juga melakukan silaturahmi ke KI Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut, Husni Farhani Mubarok menegaskan bahwa peran strategis BKKBN dalam membangun bangsa tidak terlepas dari transparansi dan keterbukaan informasi.“Kebaikan bangsa ini dimulai dari kebaikan dalam keluarga, di situlah posisi strategis BKKBN,” ujar Husni.
Dadi Ahmad Roswandi menambahkan bahwa pihaknya telah mengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) secara aktif dan siap meningkatkan keterbukaan informasi publik. “Kami menyediakan banyak informasi publik, terutama dalam mendukung program strategis kementerian, seperti Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), Gerakan Lansia Berdaya (SiDaya), Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), dan Super Apps Keluarga Indonesia,” jelas Dadi.
Melalui pertemuan ini, kedua belah pihak sepakat untuk terus menguatkan kerja sama guna memastikan keterbukaan informasi di BKKBN Jabar semakin meningkat.
Ketiga kunjungan ini mencerminkan pentingnya sinergi dan kerja sama lintas sektor dalam membangun ekosistem keterbukaan informasi publik yang lebih baik. Dengan peran aktif berbagai lembaga, keterbukaan informasi diharapkan semakin diperkuat, memberikan manfaat bagi masyarakat luas, serta mendukung pembangunan bangsa yang lebih transparan dan akuntabel.***
Komentar