BANDUNG (TUGUBANDUNG.ID) Komisi Informasi Jawa Barat (KI Jabar) melakukan audiensi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat pada, Kamis (13/2/2025). Kedatangan KI Jabar disambut Sekretaris Komisi 1 DPRD Jawa Barat, Memo Hermawan, beserta anggota Komisi 1, Dr. Ir. Edi Askari, M.M, Rafael Situmorang, S.H., H. Muhamad Sidkon Djampi, S.H., serta hadir secara online Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Jawa Barat, H. Taufik Hidayat, SH.
Ketua Komisi Informasi Jawa Barat, Husni Farhani Mubarok, mengawali pertemuan dengan memperkenalkan diri dan anggota serta memberikan gambaran tentang struktur organisasi baru di dalam tubuh KI Jabar. Perkenalan ini dilakukan sebagai langkah untuk memperkenalkan pengurus baru yang akan memperkuat kinerja dan peran Komisi Informasi dalam menegakkan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat.
Selama audiensi, dalam keterangan pers yang diterima dari Humas KI Jabar, Ketua KI Jabar juga menjelaskan sejumlah hal penting terkait dengan tugas dan tanggung jawab KI Jabar dalam hal penyelesaian sengketa informasi. Ia mengungkapkan bahwa KI Jabar telah melakukan sidang dalam mengejar 400 lebih sengketa informasi yang tertahan, setelah sebelumnya belum dapat ditindaklanjuti.
“Meskipun sudah ada kemajuan, masih ada ratusan sengketa lainnya yang harus diselesaikan. Bahkan, tantangan baru muncul dengan semakin banyaknya sengketa informasi yang perlu ditangani,” ujar Husni.
Dalam kesempatan ini, KI Jabar juga mengundang anggota DPRD Jawa Barat untuk melakukan kunjungan ke Komisi Informasi, dengan tujuan agar para wakil rakyat dapat melihat langsung bagaimana proses penyelesaian sengketa informasi berjalan serta kendala yang dihadapi dalam upaya memperkuat keterbukaan informasi publik.
Selain itu, KI Jabar juga memaparkan sejumlah program kerja yang telah dan akan dilaksanakan, termasuk upaya untuk mengedukasi masyarakat tentang hak-hak mereka dalam mengakses informasi publik. Dalam audiensi ini, KI Jabar meminta arahan dari DPRD mengenai pelaksanaan program kerja tersebut, agar dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut para anggota DPRD memberikan masukan konstruktif mengenai berbagai strategi yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut.
Pertemuan tersebut juga membahas langkah-langkah untuk lebih memperkuat posisi Komisi Informasi dalam menegakkan prinsip keterbukaan informasi publik di Provinsi Jawa Barat.
Dukungan
Ketua KI Jabar menyampaikan pentingnya dukungan penuh dari DPRD Jawa Barat untuk memperkuat regulasi terkait keterbukaan informasi, serta dukungan dalam penguatan literasi yang memang tidak tersedianya pagu anggaran yang dimiliki oleh komisi Informasi jawa barat.
Penguatan literasi, melalui sosialisasi dan edukasi ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap lembaga pemerintah, serta masyarakat pada umumnya. Hal ini menjadi bagian dari upaya untuk memastikan bahwa masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang akurat dan tepat waktu, serta untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
Audiensi ini mendapatkan sambutan positif dari anggota DPRD Jawa Barat. Mereka menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh berbagai upaya yang dilakukan oleh Komisi Informasi Jawa Barat, baik dalam penyelesaian sengketa informasi maupun dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.
Sebagai penutup Sekretaris Komisi I DPRD Jabar Jawa Barat mengatakan, pertemuan antara Komisi Informasi Jawa Barat dan DPRD Jawa Barat ini memberikan harapan yang positif bagi penguatan keterbukaan informasi publik di Provinsi Jawa Barat.
Diskusi yang berlangsung menunjukkan adanya kesepahaman dan komitmen dari kedua belah pihak untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan yang ada, terutama dalam hal anggaran dan infrastruktur yang terbatas. Dengan adanya dukungan lebih lanjut dari DPRD, diharapkan KI Jabar dapat memperluas sosialisasi dan meningkatkan kapasitas para pejabat pengelola informasi, serta menyelesaikan sengketa informasi yang masih tersisa.
Kolaborasi yang erat antara Komisi Informasi dan DPRD Jawa Barat ini menjadi langkah penting untuk mendorong pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, serta memastikan masyarakat Jawa Barat dapat mengakses informasi publik yang lebih baik dan lebih mudah. Semoga sinergi ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi kemajuan keterbukaan informasi publik di wilayah ini. ***
Komentar