KOTA BANDUNG (TUGUBANDUNG.ID) – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengundang Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Jawa Barat untuk menyelesaikan persoalan ijazah yang kini sedang ramai dibicarakan.
Ketua BMPS Jawa Barat Sodik Mudjahid mengatakan, pihaknya mengapresiasi niat baik Gubernur Jawa Barat yang telah mengundang BMPS untuk penyelesaian persoalan tersebut.
BMPS sendiri meminta pemerintah secara serius untuk mengalokasikan anggaran dengan baik dalam mengatasi persoalan pendistribusian Ijazah
Namun, pihaknya berharap persoalan ini harus ditinjau dari berbagai sisi.
“Soal ijazah yang tertahan, jangan hanya dilihat dari penahanannya, tapi lihat sisi lainnya. Masalah yang dihadapi adalah kesepakatan pembiayaan antara sekolah swasta dan orangtua siswa yang belum terpenuhi sepenuhnya. Hal inilah yang kemudian membuat ijazah tidak terdistribusikan,” kata Sodik disela acara Rapat Koordinasi PPDB 2025 dan Ijazah di Kampus Darul Hikam Integrated School, Jalan supratman, Kota Bandung, Senin (3/2/2025).
Menurutnya, sekolah sudah memberikan solusi agar persoalan ijazah dapat diselesaikan, namun masih banyak masyarakat yakni orangtua yang kurang bisa memenuhi kewajiban, sementara sekolah kurang biaya, jadi ijazah tidak didistribuskian menjadi satu-satunya jalan.
Pihaknya mendapat keluhan dari sekolah-sekolah swasta, bahwa dampak dari orangtua siswa yang tidak melaksanakan kewajibannya sangat berdampak pada operasional sekolah seperti gaji guru dan pembangunan fasilitas sekolah yang tidak berjalan lancar.
“Jadi kami mohon dengan sangat agar pemerintah benar-benar memenuhi harapan sekolah-sekolah swasta yakni pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota betul-betul mengalokasikan anggaran dengan baik, mengawasi kita (perguruan swasta) dengan baik, sehingga kebutuhan siswa dan sekolah terpenuhi dengan baik pula agar pendidikan berjalan lancar dan Indonesia bisa mencetak generasi yang cerdas, ,” kata Sodik.
Ia menambahkan, total tunggakan biaya pendidikan di Jawa Barat bisa mencapai angka belasan triliun rupiah.
“Dana tersebut bukanlah kelebihan anggaran, melainkan digunakan untuk membayar gaji guru serta menyelesaikan proyek pembangunan sekolah yang belum rampung akibat tanggungjawab orang tua siswa yang belum selesai. Dana ini bukan surplus, tetapi untuk membayar hutang kepada kepada sekolah,” pungkasnya.***
Komentar